KPK, Segera Minta Imigrasi Cekal Mendagri!







Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk secepatnya mengirim surat cekal atas nama Tjahjo Kumolo ke Imigrasi. Larangan bepergian ke luar negeri terhadap Tjahjo perlu dilakukan dalam rangka pengembangan kasus korupsi proyek Meikarta.

"KPK mesti sidik (peran) Tjahjo. Dia harus segera dicekal," kata Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/1).

Jejak Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kasus Meikarta muncul dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Peran mantan Sekjen PDI Perjuangan itu diungkapkan Bupati Bekasi nonaktif yang juga tersangka kasus yang sama, Neneng Hasanah Yasin.

Neneng mengatakan dirinya diperintah Tjahjo untuk membantu pengurusan perizinan proyek prestisius milik Lippo Group itu.

Menurut Andrianto, pengakuan Neneng merupakan novum alias bukti baru yang sangat penting. Karenanya dia meminta KPK mendalami peran Tjahjo.

"Dugaan keterlibatan Tjahjo layak diusut tuntas. Dari awal kita sudah curiga, kok Meikarta tiba-tiba begitu melesat. Tanpa ada IMB sudah berani promosi," tukas Andrianto.[dem/rmol.co]

Baca Juga: Bupati Neneng: Mendagri Bilang ke saya, Tolong Perizinan Meikarta Dibantu 


Sekda Jabar Iwa Karniwa Terima Rp 1 Miliar Terkait Meikarta

Penunjukan Iwa Karniwa sebagai Plh berdasarkan radiogram Menteri Dalam Negeri

Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah, juga menyebut  Sekda Jabar, Iwa Karniwa, menerima uang Rp 1 miliar. Uang untuk Iwa tersebut, kata Neneng, terkait rekomendasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Saya dengar Neneng Rahmi (Kabid Tata Ruang PUPR Pemkab Bekasi), Iwa Karniwa (sekda Jabar) minta Rp 1 miliar,” kata Neneng dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1).

Neneng mengatakan, pengakuan anak buahnya itu disampaikan di rumah dinasnya. Namun ia mengaku lupa kapan pertemuan antara dirinya dengan Neneng Rahmi terjadi. “Mungkin disampaikan saat di rumah dinas. Sumbernya (uang) saya tidak tahu pasti, tapi intinya untuk proses RDTR (Meikarta),” tutur dia menjawab pertanyaan Jaksa KPK.
Menarik Untuk Disimak:   Ditahan Polda Jabar! Habib Bahar: "Rezim tidak bisa menjatuhkan saya dengan gunung, maka mereka menjatuhkan dengan kerikil"

Dalam kesaksiannya itu, Neneng juga menyebut dua nama lainnya yaitu mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Jaksa Muda Intelejen, Jan S Marinka. Saksi mengaku sempat ditelepon oleh Ahmad Heryawan terkait perizinan Meikarta. “Saya tidak tahu itu dulu namanya Meikarta. Pak gubernur (Ahmad Heryawan) menanyakan soal Meikarta. Kata dia (gubernur) rame banget iklannya (Meikarta),” imbuh dia.

Dikatakan Neneng, setelah ditelepon gubernur, ada surat perintah dari Pemprov Jawa Barat agar semua proses perizinan proyek Meikarta dihentikan. Merujuk pada surat tersebut, iapun menyurati pengembang Meikarta yang isinya proses perizinan harus ada rekomendasi dari gubernur Jawa Barat.

Sebelumnya, KPK pernah memanggil Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Iwa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dewi Tisnawati.
Menarik Untuk Disimak:   MENGAGETKAN! Bupati Neneng Akhirnya Mengaku Diminta Tjahjo Kumolo Muluskan Izin Meikarta

“Iwa Karniwa dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DT (Dewi Tisnawati),” kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Kamis (29/11).

KPK memanggil Iwa terkait perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi. “Dalam kasus suap untuk perizinan Meikarta, KPK mulai masuk mendalami indikasi adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar proyek tersebut bisa diterbitkan perizinan secara menyeluruh,” tambah Yuyuk. [republika.co.id] 


Baca Juga: Bupati Neneng: Mendagri Bilang ke saya, Tolong Perizinan Meikarta Dibantu 






Promo