Anggota KPU: Yang Nyerang KPU Karena Orang GILA Bisa Mencoblos Harus Banyak Belajar! Sudah ada UU yg Mengatur.







 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap diserang terkait gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Satu di antara serangan terhadap lembaga penyelenggara pemilu tersebut terkait dengan orang gila yang boleh mencoblos. Banyak pihak yang nyinyir terhadap KPU dengan keikutsertaan orang gila dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Padahal orang gila untuk bisa mencoblos sudah ada UU yang mengaturnya. Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutuskan orang gila ikut pemilu demi persamaan hak terhadap seluruh rakyat Indonesia. Putusan MK No. 135/2015 atas gugatan atas UU 8/2015 Pasal 57 ayat (3) huruf a) yang menegaskan soal perlindungan hak pilih bagi WNI penyandang gangguan jiwa atau ingatan tidak permanen.

Apalagi demokrasi adalah jaminan memilih bagi seluruh warga negara yang telah berhak memilih sesuai persyaratan yakni WNI, sudah berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara, tidak sedang terganggu jiwanya, dan tidak dicabut hak memilihnya oleh pengadilan. Karena pada dasarnya orang gila adalah penyandang disabilitas mental yang hak - hak politiknya juga patut dipenuhi negara.

"Jadi yang menyerang KPU (orang gila ikut pemilu) maka orang itu harus banyak belajar, banyak membaca dan kalau tidak tahu maka harus tanya. Jangan menyebar hoaks," kata Anggota KPU, Hasyim Asy'ari usai menjadi pembicara dalam Diskusi Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Hasyim menegaskan, pasal UU Pemilu yang mengatur tentang orang gila ikut pemilu telah digugat ke MK. MK pun telah memutuskan bahwa orang gila boleh ikut pemilu agar tidak diskriminasi atau perbedaan terhadap warga negara. Apalagi pemilu menganut universal universal suffrage (hak pilih universal). Sehingga setiap warga negara Indonesia berhak ikut pemilu.

"Artinya siapapun warga negara yang memenuhi syarat (WNI, sudah berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara, tidak sedang terganggu jiwanya, dan tidak dicabut hak memilihnya oleh pengadilan) harus didaftarkan sebagai peserta penilu, itu prinsipnya," paparnya.

Apakah orang gila akan menggunakan hak pilih atau tidak pada hari H, sambung Hasyim, maka hal tersebut tergantung kondisi saat itu. Yang menentukan kondisi sehat orang gila juga dari pihak yang berkompeten yakni  dokter. Oleh karenanya dokter yang membuat rekomendasi atau keterangan bahwa orang gila tersebut  bisa memilih atau tidak untuk menentukan pilihannya. Dengan adanya rekomendasi dari dokter maka tidak benar jika ada berita orang gila dikejar - kejar KPU untuk memilih di Pemilu 2019.

"Tidak benar orang gila dikejar - kejar KPU untuk memilih, itu salah dan tidak benar. Jadi yang benar dan dimasukkan ke TPS yang dibawah pengasuhan atau pengawasan dokter," papar Hasyim yang sebelumnya dosen Hukum Tata Negara Undip Semarang ini. [harianterbit.com]






Promo