Kemendagri: Jilbab Masuk Kerah Bukan Kewajiban, Cuma Anjuran! Aneh! ANJURAN kok ada SANKSINYA?!








 Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang berisi tata cara berseragam tidak melarang penggunaan jilbab bagi para pegawai perempuan.

Penegasan itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (14/12).

Hadi menjelaskan bahwa tata cara berjilbab yang tertuang dalam Inmendagri No. 225/10770/SJ tahun 2018 angka 3 B bukan berisi kewajiban. Sebab, diksi yang digunakan adalah “agar” bukan “wajib”.

Dengan kata lain, aturan itu sebatas anjuran dan bukan suatu kewajiban.

"Imendagri tersebut khususnya angka nomor 3 huruf B dinyatakan khusus untuk perempuan bagi yang berjilbab ‘agar’, ada kata ‘agar’, ‘agar’ dimasukkan jilbabnya ke kerah pakaian supaya rapih. Maksudnya adalah untuk kerapihan. Imendagri tersebut tidak merupakan larangan," urainya.

Dia juga menjelaskan bahwa ruang lingkup Imendagri itu bersifat internal. Hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Kemendagri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

“Jadi instruksi Mendagri tersebut tidak mengatur sampai kepada daerah, provinsi, kabupaten kota, hanya di Kemendagri," tegasnya.

Namun demikian, karena banyak polemik yang berkembang, pihaknya secara resmi mencabut Imendagri tersebut.

"Sehingga pada hari ini dinyatakan Inmendagri tersebut dicabut tidak berlaku lagi," tutup Hadi. [rmol.co]

Memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil

Peraturan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor 325/10770/SJ Tahun 2018. Yakni tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

"Mewajibkan PNS perempuan agar menata rambut dengan rapi dan tidak dicat warna-warni. PNS perempuan yang mengenakan jilbab juga diatur perihal penggunaannya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Jumat (14/12).

Menurutnya, untuk yang menggunakan jilbab dapat dimasukkan ke dalam kerah pakaian. Warna juga harus selaras dengan pakaian dinas. "Tidak bermotif atau polos," jelasnya.

Selain itu, untuk PNS pria, rambut tidak boleh gondrong dan tidak diperkenankan untuk mewarnai rambutnya. PNS pria juga harus menjaga kerapian kumis, jambang, dan jenggot.

"Penggunaan celana panjang sampai dengan mata kaki," ucapnya.

Tjahjo juga menginstruksikan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Penyidik PNS Kemendagri untuk melakukan pengawasan. Sosialisasi masif juga harus dilaksanakan terhadap seluruh PNS dan pegawai tidak tetap.



"Memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kerjanya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu (soal kerapihan PNS pria dan wanita)," jelasnya. [jawapos.com]






Promo