Pemerintah Diminta Tegakkan UU Ormas dalam Kasus Pembakaran Bendera Tauhid







Juru bicara Aksi Bela Tauhid, KH Awit Masyhuri menyebut kasus pembakaran bendera tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap Undang-undang Organisasi Masyarakat (Ormas). Hal itu disampaikannya dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) hari ini.

“Tadi kita ungkapkan hal itu tentang undang-undang keormasan bahwa apa yang dilakukan Banser telah memenuhi unsur melanggar Undang-undang Ormas,” kata Awit kepada Kiblat seusai audiensi di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (02-11-2018).

“Ancamannya berat, bisa seumur hidup, bisa dua puluh tahun paling rendah lima tahun. Itu sudah kami sampaikan,” imbuhnya.

Meski begitu, Awit menyampaikan tidak ada tuntutan untuk pembubaran Banser. Pihaknya hanya meminta pemerintah tegas menegakkan UU Ormas kepada badan otonom di bawah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama.

“Tidak ada pembicaraan sampai ke situ (pembubaran). Intinya pemerintah kami minta tegas menggunakan undang-undang ormas kepada Banser, “tegasnya.

Dalam pertemuan dengan Menko Polhukam, Awit juga menyampaikan perbedaan bendera tauhid dengan bendera Hizbut Tarhir Indonesia (HTI). Merujuk pada penjelasan Kementerian Dalam Negeri, bendera HTI adalah yang mencamtumkan tulisan Hizbut Tarhir. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan klaim Banser yang selalu menyatakan bendera tauhid sebagai bendera HTI.

“Tadi menurut Mendagri, bendera HTI itu yang ada tulisannya Hizbut Tahrir. Sedangkan laa ilaha illalllah muhammadu rasulullah yang tidak mengandung kata Hizbut Tahrir bukanlah bendera HTI,” tandas Awit.


Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas telah disahkan DPR sebagai undang-undang pada 24 Oktober 2017. Dengan dasar undang-undang baru itu pemerintah mencabut status badan hukum HTI.

KIBLAT






Promo