Orang Gila Boleh Nyoblos, Kubu Jokowi: Itu Bagian dari Hak Konstitusional






Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, TB Ace Hasan Syadzily menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan tuna gharita atau dikenal dengan disabilitas mental menggunakan hak pilihnya saat Pilpres 2019 mendatang.

Menurutnya, hak memilih merupakan hak dasar warga negara, termasuk hak perekaman e-KTP yang merupakan salah satu syarat sebagai pemilih.

“Menurut saya hak dia (disabilitas mental) sebagai warga negara untuk memilih adalah bagian hak dari konstitusional dan itu harus dihargai,” katanya keapada Okezone, Sabtu (24/11/2018).

(Baca Juga: Soal Ancaman ke Elit Politik, Hasto: Mana Ada yang Berani Ancam Pak Prabowo)

Ilustrasi

Ketua DPP Partai Golkar itu menambahkan, putusan MK memiliki spirit untuk memberikan hak yang sama bagi kaum tuna gharita dalam pemilu. Meskipun, tidak semua penderita keterbelakangan mental dapat menggunakan hak pilihnya.

“Soal apakah yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya atau tidak, itu nanti tergantung kesadaran dia. Menurut saya hak dia sebagai warga negara untuk memilih adalah bagian hak dari konstitusional dan itu harus dihargai,” ungkapnya.

(Baca Juga: Minta Dana Kampanye ke Relawan, Hasto: Prabowo-Sandiaga Kan Tajir)

Dirinya pun meminta kepada para penyelenggara pemilu untuk proaktif mendata kaum disabilitas mental yang merupakan sebagai salah satu syarat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu.

“Pertama, penyelenggara harus proaktif untuk mendata mereka sebagai pemilih. Jadi, kalau mereka berkehendak untuk memilih maka penyelenggara juga wajib memfasilitasi keberadaan mereka, kan tidak mungkin juga negara harus menghilangkan hak politik mereka soal apakah mereka akan menggunakan atau tidak hak politik mereka itu tergantung kepada kesiapan mereka,” tutupnya.

(Ari) okezone.com






Promo