-->

Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Sukmawati Ditunda







Sidang perdana praperadilan Sukmawati digelar dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan. Namun menurut pantauan Kiblat.net, pihak termohon dalam hal ini kepolisian tidak hadir dalam persidangan.

Di awal persidangan, hakim membacakan tiga termohon yang tidak hadir. Pertama, dari Direktorat Umum Bareskrim, kedua Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dan yang ketiga Kapolri.

Karena pihak termohon tidak hadir, majelis hakim menunda persidangan hingga 12 November 2018 mendatang.

Ketidakhadiran pihak termohon ini pun disayangkan oleh pemohon, yaitu dari Heterogen Robohkan Rasis (HRS). Salah satu anggota HRS, Azzam Khan menegaskan bahwa pihak kepolisian seharusnya hadir.

“Tentu kami kecewa, karena kami datang kesini melakukan praperadilan, itu karena akibat dari pihak Mabes yang mengeluarkan SP3 ke Sukmawati. Namun, begitu kami di sini tiga jam, tidak hadir,” paparnya kepada Kiblat.net di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (05/11/2018).

Azam menyebutkan bahwa praperadilan ini untuk menguji tindakan Polri yang menghentikan kasus Sukmawati. Menurutnya, dalam menghentikan sebuah kasus harus jelas dasar hukumnya.

“Kami ingin menguji itu, di sidang inilah apakah adanya SP3 tanpa adanya tersangka, adanya pemeriksaan itu dibenarkan. Kalau dibenarkan, ada dasar hukumnya, dan kami harus tahu,” tukasnya.

Berbagai advokat yang tergabung dalam Heterogen Robohkan Rasis (HRS) mengajukan praperadilan kasus Sukmawati. Sebab, secara tiba-tiba kasus dugaan penodaan agama Sukmawati dihentikan oleh pihak kepolisian.

Sukmawati membacakan puisi berjudul “Ibu Negara” di acara Indonesian Fashion Week beberapa waktu lalu. Dalam puisi tersebut, putri Presiden Soekarno ini menyinggung masalah adzan dan cadar.

KIBLAT






Promo