DPR: Kriteria Radikalisme yang Dimaksud BIN Tidak Jelas







Beberapa waktu lalu, Jubir Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan, institusinya mendapatkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) NU, bahwa ada 50 Penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah terpapar radikal.

Wawan mengatakan, hasil survei yang dilakukan oleh P3M NU sebagai peringatan dini dan ditindaklanjuti dengan pendalaman serta penelitian lanjutan oleh BIN. “Masjidnya tidak radikal, tapi ada penceramahnya di masjid di lingkungan pemerintah semua di Jakarta,” kata Wawan di Jakarta, Selasa (20/11).

Wawan tidak menyebut secara jelas apakah penceramah tersebut terafialiasi dengan kelompok berajaran radikal tertentu atau tidak. Namun, yang pasti BIN terus melakukan pendalaman. Wawan juga tidak mau menyebut nama-nama penceramah. Namun, dia mengakui jika ada afiliasi antara penceramah dengan kelompok tertentu.

Dia mengatakan, pihak yang terpapar tersebut menyampaikan ujaran-ujaran kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Wawan mengatakan, masjid yang berada di kementerian/lembaga maupun BUMN perlu dijaga agar penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu melalui ceramah agama tidak mempengaruhi masyarakat dan mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan.

Menaggapi pernyataan Wawan Hari Purwanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Badan Intelijen Negara (BIN) hanya memunculkan kegaduhan baru di tengah masyarakat dengan mengungkapkan tujuh perguruan tinggi yang terpapar paham radikalisme. Temuan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan di kampus-kampus yang ada di 15 provinsi.

“Pengumuman-pengumuman seperti itu malah akan menimbulkan kecurigaan ya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Menurut Fadli, definisi dan kriteria radikalisme yang dimaksud BIN tidak jelas. Ia menganggap perlu ada penjelasan lebih lanjut terkait kriteria radikalisme tersebut. Selain itu, politikus Partai Gerindra tersebut juga menilai perlu evaluasi terkait program deradikalisasi yang didanai APBN.

“Apa yang dimaksud dengan radikalisme, apa yang dimaksud terpapar radikalisme, kriteria-kriterianya seperti apa, ajaran-ajarannya seperti apa, sekalian transparan,” ujarnya.

Fadli menilai, kriteria terpapar radikalisme tidak jelas. Sehingga, orang akan saling bertanya dan saling tuduh terutama di perguruan tinggi, pesantren dan institusi-institusi pendidikan lainnya. (des) panjimas.com






Promo