Bendera Tauhid dan Industri Kebencian







Setelah menjadi buah bibir terkait penggagalan sejumlah kegiatan keislaman, Banser kembali tenar. Video sekelompok orang berseragam ormas badan otonom NU itu merampas bendera bertuliskan lafal tauhid dan membakarnya.

Aksi berbuah reaksi. Video pernyataan muncul deras di sosial media. Mulai dari keprihatinan, sampai ajakan adu fisik. Sebagian dari sosok yang muncul justru mengaku sebagai orang NU yang kecewa dengan tindakan oknum Banser ini.

Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, ending dari cerita ini dapat diprediksi. Kasus mencuat, muncul reaksi hebat, disusul permohonan maaf atas khilaf dan cerita pun berakhir, tertutup dengan rapat. Esok, akan kembali terulang dengan pelaku dan latar yang berbeda.

Pola seperti ini harus kita sudahi, karena akan mengancam persatuan (ukhuwah) umat Islam. Padahal, di saat kehilangan kendali atas kekuasaan politik dan peradaban seperti sekarang ini, tinggal persatuan-lah yang menjadi indokator umat ini masih ada.

Jika pola seperti ini tidak segera diputus akan menjadi mangsa empuk bagi pribadi maupun kelompok yang ingin menghilangkan jejak-jejak hitam kejahatannya. Sekadar diingat, insiden ini terjadi beriringan dengan isu besar yang membelit elit penguasa.

Sebut saja skandal buku merah berisi dugaan aliran suap kepada beberapa petinggi penegak hukum. Selain itu, divestasi 51% saham Freeport yang ternyata ompong. Juga temuan BPK soal kebocoran dana dalam pembangunan infrastruktur yang nilainya mencapai Rp.44 triliun.

Oleh sebab itu, insiden pembakaran bendera bertulisan kalimat tauhid itu tidak bisa dilihat secara parsial. Kita harus telusuri dari bangunan beberapa peristiwa yang terjadi dalam skala nasional dan kaitannya dengan Banser, maupun organisasi sejenis.

Yang paling dekat, insiden ini terkait dengan antusias Banser dalam mengganyang simbol-simbol yang terkait dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Apa saja yang ditengarai beraroma HTI, akan dibasmi.

HTI juga menjadi stigma yang dipaksa untuk ditempelkan kepada pihak yang dinilai mengancam kepentingan kelompoknya. Sebut saja teror terhadap kajian Ustad Abdul Shomad (UAS) di Jawa Tengah dan Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Padahal, belum tentu pelaku teror itu paham seluk beluk HTI selain dari indoktrinasi dari sang pemimpin. Tak ada ruang diskusi ilmiah. Bukan karena diskusi semacam itu tidak diminati, tetapi adu argumen yang fair dalam perkara seperti ini memang bikin penguasa merasa gatal.

Disengaja atau tidak, pola seperti itu berjalin kelindan membentuk sebuah industri yang memproduksi kebencian tiada henti. Terjadilah siklus hubungan dan ketergantungan satu dan lainnya. Kebencian menjadi bahan bakar yang mudah dan murah untuk menyulut adegan. Kebencian juga menjelma tiket serba guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kelompok.

Tidak adil kalau hanya menghujat oknum anggota Banser pelaku pembakaran bendera. Pucuk pimpinannya, jika terbukti mengobarkan indoktrinasi dan kebencian kepada kelompok tertentu, harus mendapatkan sanksi.

KIBLAT






Promo