728x90 AdSpace

“War on Terror” dan Politik Rasa Takut

 Peristiwa 11 September di Amerika Serikat sudah berlalu 17 tahun. Kejadian menggemparkan tersebut mengubah peta politik dunia. Menghancurkan kemudian setidaknya dua negeri, Irak dan Afghanistan hingga luluh lantak. 11 September ternyata mengubah dunia.

Pemerintahan George Bush menunggangi peristiwa tersebut untuk memenuhi ambisi imperialisme minyaknya. Serbuan ke Irak atas nama “War on Terror” menjadi satu dalih perebutan sumber daya minyak, yang bukan saja menjadikan jutaan rakyat Irak dalam kesengsaraan, tetapi juga penghancuran peninggalan sejarah selama ribuan tahun.

Bush dengan licik mengobarkan patriotisme semu dan menggalang rasa takut rakyat Amerika Serikat untuk memulai petualangan imperialisnya ke Irak. Politik rasa takut menjadi landasan rezim bush untuk mengelabui rakyatnya sendiri, mendapatkan mandat atas nama kecemasan akan teror, untuk berangkat dengan dalih perang atas nama teror.

Kajian propaganda menunjukkan bahwa para pengambil keputusan dalam satu pemerintahan menjadi kunci bagi sumber berita yang dapat membentuk persepsi dari pembaca atau pemirsa (mass audience), mempromosikan dan mendapatkan persetujuan untuk mengontrol negara. (David Altheide: 2006)

Rasa takut publik AS dieksploitasi oleh rezim Bush dengan mengobarkan propaganda perang atas nama teror meski itu menginjak-injak supremasi hukum, hak asasi manusia dan kebenaran informasi.  Meski AS mempromosikan dirinya sebagai negara demokratis, namun demokrasi dapat dikangkangi dengan mengelola rasa takut publik AS. Rasa takut akan teror(isme) dimanfaatkan Bush dengan menciptakan ilusi musuh AS.

Dampak terbesar dari wacana rasa takut adalah mempromosikan rasa ketidakteraturan (disorder) dan kepercayaan bahwa ‘segalanya di luar kendali.’ Kehidupan sosial menjadi lebih berbahaya ketika aktor sosial mendefinisikan situasi sebagai ‘menakutkan’ dan terlibat dalam komunitas (masyarakat) lewat wacana rasa takut. Rasa takut menjadi mekanisme pengendali untuk mempertahankan ketertiban sosial dan elemen apapun yang tidak sejalan akan dianggap sebagai ancaman. (David Altheide: 2006)

Para politisi dan lembaga kontrol negara bekerja dengan media untuk mengkapitalisasi dan mempromosikan rasa tidak aman sehingga mengandalkan lembaga negara untuk melakukan kontrol sosial. Hasilnya adalah pengawasan, perlindungan, dendam dan hukuman untuk menyelamatkan mereka (warga AS). Perspektif keamanan ini menjadi dominan dan mengabaikan hukum.

Menurut Magnus Hornqvist dalam The Birth of Public Order Policy (2004) menyebutkan bahwa mentalitas keamanan berarti beberapa hal. Pertama, faktor utamanya bukan lagi aksi individual apa yang telah dilakukan, tetapi kelompok apa mereka? Pengungsi, Muslim, Arab? Kedua, dengan logika keamanan, bukan lagi perilaku atau perbuatan yang menjadi intinya, tetapi apakah individu itu akan berbahaya? Akhirnya, tahap ketiga, intervensi atas individu atau sekelompok orang dilakukan tanpa mengindahkan proses peradilan.

Studi David Altheide dalam Terrorism and the Politics of Fear (2006) menyebutkan bahwa serangan 9/11 membuat aktor politik (pemerintahan Bush) meluaskan definisi hingga semua orang Amerika adalah korban. Lebih lanjut, mereka yang berjuang melindungi korban aktual dan potensial harus diizinkan meneruskan kegiatan mereka, tanpa dibatasi persoalan kemerdekaan sipil, atau mempersoalkan konteks dan kerumitan, menjadi satu hal yang sederhana: Orang jahat menyerang orang baik, dan kejahatan harus dihancurkan.(David Altheide: 2006). Bukankah Bush sendiri yang dengan gampangnya mengatakan, “You either with Us or against Us in the war of terror.”

Kutipan George Bush “Kau bersama kami atau melawan kami dalam perang terhadap teror”

Pernyataan bahwa semua orang Amerika adalah korban adalah satu cara untuk meluaskan definisi korban (indirect victim). Dengan cerdiknya Bush kemudian merancukan makna terorisme dan kejahatan. Bush menyebut Al-Qaeda sebagai mafia. “Al Qaeda is to terror what the mafia is to crime,” demikian Bush menyebutnya.

Penyebutan ini bukan tanpa maksud, Bush mengatakan demikian, menurut David Altheide mengutip D. Garland (2001) bahwa pendengar akan mengasumsikan bahwa terorisme, seperti kejahatan – terutama “kejahatan mafia” – adalah tangan hitam jahat yang tak terlihat, dimana-mana, sangat kuat, dan hanya bisa dihentikan dengan kekuatan yang lebih kuat, jika warga Amerika mau selamat. Di sinilah menurut Altheide, peran dari “identitas korban” yang telah diluaskan, sehingga para “korban tak langsung” diharapkan melakukan aktivitas tertentu, bahasa tertentu dan mengikuti tindakan tertentu, merasa tak berdaya, sehingga bergantung pada institusi negara utuk menyelamatkan dan mendukung mereka.


Bush sengaja memakai istilah-istilah rancu dan absurd seperti “Al-Qaeda dan Mafia” atau bahkan Bush menyebutkan bahwa “pemakai narkoba adalah pendukung teroris.” Tentu saja itu adalah pernyataan yang tak logis. Namun bagi Bush, semua memiliki tujuan. Yaitu mewabahkan wacana rasa takut. Politik rasa takut yang dibentuk oleh para penguasa memanipulasi kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat berasumsi tentang sebuah bahaya, resiko dan ancaman, untuk mencapai tujuan tertentu. (David Altheide: 2006)

Penyerangan ke Irak, Afghanistan, Penjara Guantanamo, dan penyiksaan di Abu Ghuraib menjadi bukti betapa politik rasa takut dalam kemasan “War on Terror” rezim Bush mampu mengangkangi hukum dan hak asasi manusia

Pertanyaan kritis yang diajukan kepada tindak-tanduk rezim Bush, dapat dianggap satu serangan terhadap patriotisme Amerika Serikat. Hal ini terjadi pada Senator Ted Kennedy ketika rezim Bush berusaha menjual isu memerangi teror di Irak. Saat itu Kennedy mengatakan,

“The Administration capitalized on the fear created by 9/11 and put spin on the intelligence and a spin on the truth to justify a war that could well be one of the worst blunders in more than two centuries of American Policy.” (Lance W. Bennet dkk: 2007)

Kennedy pun diserang oleh politisi Partai Republik. Kennedy dituding telah menghina patriotisme presiden Bush. Tentu saja politik rasa takut dengan kemasan “War on terror” rezim Bush tak akan dapat berdiri tanpa ditopang pers partisan yang turut menyerang setiap kritik yang dialamatkan pada Bush.


Lance W. Bennet, professor Komunikasi dan Ilmu Politik dari University of Washington menyebutkan bahwa;

“The public front in the Bush administration’s battle for the hearts and minds of Americans was a ceaseless barrage of fear and patriotism. Those images were amplified by conservstive media networks that echoed searing denunciations of any opponent…” (Lance W. Bennet dkk: 2007)

Namun bukan pers partisan saja yang bermasalah. Kajian Lance W. Bennet dkk (2007) menunjukkan bahwa pers kredibel seperti New York Times dan Washington Post pun kehilangan taji dalam persoalan “War on Terror.” Di antara penyebabnya adalah kedua media tersebut selalu mengandalkan pemerintah sebagai sumber informasi tanpa daya kritik dan pembanding yang memadai.

Di negara yang terbuka dan pers yang liberal seperti AS, penguasa dapat mengeksploitasi ketakutan dan memanipulasi rakyatnya dengan jargon “War on terror.” “War on terror” menjadi semacam waralaba yang berkembang kemana-mana. Daya sihirnya yang memakai politik rasa takut disambut berbagai rezim. Di Mesir, rezim As-Sisi melakukan perang melawan teror untuk melumpuhkan kelompok Ikhwanul Muslimin.

Di Cina, rezim komunis Cina menyambut “War on terror” untuk membungkan perjuangan kelompok oposisi di Turkistan Timur (Xinjiang). Perjuangan muslim Uighur di Turkistan Timur dihantam dengan perlakuan represif pemerintah Cina. Tak lama setelah September 2001, pemerintah Cina segera menyebut kaum oposisi di Xinjiang terkait terorisme internasional. (Human Rights Watch: 2005)

Di bulan Oktober 2001, jubir Menteri Luar Negeri Cina menyebut diri mereka sebagai “korban dari terorisme internasional.” Sebulan kemudian, mereka mengatakan pada Dewan Keamanan PBB, bahwa gerakan anti negara di Uighur terkait dengan Taliban di Afghanistan dan didukung oleh organisasi Islam radikal dari luar negeri. (Human Rights Watch: 2005)

Pemerintah Cina secara aktif memakai istilah “Pasukan Teroris Turkistan Timur.” Pemakaian label ini berarti menganggap semua orang Uighur yang mereka anggap separatis sebagai teroris. Nasib orang-orang Uighur yang sudah diujung tanduk semakin terdesak dengan label teroris yang berarti kemungkinan negara memakai tindakan-tindakan mengangkangi hokum dan Hak asasi Manusia semakin nyata. (Human Rights Watch: 2005)

17 tahun setelah peristiwa 11 September 2001, “War on terror” menjadi salah satu ekspor mematikan Amerika Serikat. Tidak perlu politik yang sejalan. Cina adalah salah satu contoh negara pesaing AS yang ikut gelombang “War on terror.” Politik rasa takut menjadi jualan yang efektif baik di negeri terbuka seperti AS, apalagi di negeri-negeri otoriter seperti Cina atau Mesir dan negara lainnya.

Ditulis oleh: Beggy Rizkiansyah, pegiat sejarah dan anggota Jurnalis Islam Bersatu (JITU)
KIBLAT.NET
“War on Terror” dan Politik Rasa Takut Reviewed by admin on October 07, 2018 Rating: 5  Peristiwa 11 September di Amerika Serikat sudah berlalu 17 tahun. Kejadian menggemparkan tersebut mengubah peta politik dunia. Menghancur...