POLRI TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM MELARANG ATAU MENGHALANGI AKSI BELA TAUHID







Menyikapi makin maraknya dugaan pelarangan atau penghalangan aksi bela tauhid oleh Polri di berbagai daerah dengan berbagai dalih dan alasan, kami perlu menyampaikan klarifikasi dan pernyataan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat telah dijamin konstitusi, sebagaimana termaktub didalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

2. UU No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum telah menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) ditegaskan pula bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirandengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Teknis dan prosedur menyampaikan aspirasi dimuka umum sebagai realisasi penyampaian pendapat dimuka umum adalah *CUKUP DENGAN MENGIRIM SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA POLISI, TIDAK PERLU SURAT IZIN DARI POLISI.*

4. Perlu dipahami, tidak semua kegiatan ditengah masyarakat wajib izin kepada kepolisian. Kegiatan sosial ditengah masyarakat yang bersifat publik, adakalanya wajib meminta izin, cukup memberi pemberitahuan bahkan tidak perlu meminta izin atau memberikan pemberitahuan kepada kepolisian.

5. Pertama, Kegiatan-kegiatan publik yang masuk dan terkategori keramaian umum, seperti Pentas musik band dangdut, Wayang Kulit, Ketoprak, Dan pertunjukan lain, pesta kembang api, adalah kegiatan keramaian umum yang wajib mengantongi izin dari kepolisian.

6. Ketentuan ini berdasarkan pada KUHP pasal 510 tentang Keramaian Umum, Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : Juklak / 29 / VII / 1991 Tgl 23 juli 1991 tentang Pengawasan , Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI dan Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

7. Kedua, kegiatan-kegiatan publik yang masuk dan terkategori aktivitas menyampaikan pendapat dimuka umum seperti unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat, penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk, dan kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum, kesemuanya tidak perlu izin tetapi cukup memberitahu kepada kepolisian.

8. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum Jo. Pasal 6 Perkapolri No. 7 tahun 2012, Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Penanganan dan Pengamanan Perkara Menyampaikan Pendapat dimuka Umum.

Pasal 10 UU No. 9/1998 :
"(1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri".

Pasal 6 Perkapolri No. 7/2013 :

"Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum".

9. Ketiga, kegiatan-kegiatan publik yang masuk dan terkategori aktivitas menyampaikan pendapat dimuka umum berupa kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan seperti : kuliah umum, mimbar bebas kampus, ceramah agama, Dakwah Islam, Sholat Jum'at, Sholat Idul Adha atau Idul Fitri, atau kegiatan lain yang terkategori kegiatan keagamaan, tidak memerlukan izin juga tidak perlu mengirim pemberitahuan kepada kepolisian.

Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 10 ayat (4) UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum yang menyatakan :

"Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan".

10. Aksi bela tauhid bagi umat Islam bukan sekedar menjalankan hak konstitusi, melainkan juga kewajiban asasi untuk membela kalimat tauhid yang dimuliakan dalam pandangan akidah Islam. Tidak ada seorang pun yang boleh menghina kalimat tauhid dengan cara apapun, termasuk dengan cara membakarnya.

11. Karena itu kepolisian tidak boleh menghalangi penyelenggaraan aksi atau mengatur aksi tidak boleh membawa bendera tauhid, dengan dalih apapun. Kepolisian seharusnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan memberikan jaminan dan rasa aman kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan menyelenggarakan dan menyampaikan pendapat dimuka umum.

12. Perlu diketahui, tidak ada satupun pasal yang melarang membawa dan mengibarkan bendera tauhid baik Al Liwa maupun Ar Roya. Membawa dan mengibarkan bendera Tauhid, Bendera Rasulullah SAW adalah hak dasar setiap warga negara yang telah dijamin konstitusi.

Jakarta, 01 November 2018

Ketua LBH PELITA UMAT

Ahmad Khozinudin, S.H.
HP/WA: 0821.2204.5279






Promo