Pembakar Bendera Tauhid Dijerat Pasal 174 KUHP, Polisi Dinilai Kaburkan Substansi Permasalahan








Ahli hukum pidana, Nasrullah Nasution menyayangkan penetapan tersangka dua oknum Banser yang membakar bendera tauhid. Sebab, ia menilai penetapan tersangka tidak sesuai substansi permasalahan.

“Penetapan itu berdasarkan temuan kepolisian, kita menghormati itu. Tapi kita juga menyayangkan karena yang diminta masyarakat apa, yang terjadi apa,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Selasa (30/10/2018).

Menurutnya, kepolisian berusaha mengaburkan substansi permasalahan. Nasrullah memaparkan bahwa substansi dalam kasus ini adalah dugaan penodaan agama.

“Polisi tidak melihat rasa keadilan di masyarakat, ada kesan mengaburkan substansi permasalahan. Karena substansinya adalah masyarakat menuntut soal pembakaran dan dugaan penodaan agama,” tuturnya.

“Yang merugikan masyarakat itu terkait dengan bendera tauhidnya. Bukan pada hal-hal yang tidak prinsip seperti gaduh, karena itu efek dari pembakaran bendera,” sambungnya.

Oleh sebab itu, ia berharap polisi bisa lebih peka terhadap masalah yang sebenarnya dimintakan masyarakat. Artinya, keinginan masyarakat hanya ada keadilan, tidak lebih dari itu.

Sebagaimana diketahui, Polda Jabar menetapkan pembakar bendera tauhid yang berinisial M dan F dengan pasal 174 KUHP. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa, barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang tidak terlarang, dengan mengadakan huru hara, atau membuat gaduh, dihukum penjara selama – lamanya tiga minggu atau denda sebanyak – banyaknya Rp 900.

KIBLAT






Promo