728x90 AdSpace

Bawaslu putuskan iklan videotron Jokowi-Ma'ruf melanggar aturan kampanye, Ferdinan: Sanksinya Kurang Berat

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memutuskan pemasangan videotron bergambar Joko Widodo-Ma'ruf Amin di sejumlah lokasi melanggar aturan. Ketua Majelis Hakim Puadi mengatakan pemasangan iklan Jokowi-Ma'ruf di videotron berada di lokasi yang dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum.


"Menyatakan pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Taman Tugu Tani Jakarta Pusat, Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat berada pada tempat yang dilarang sebagaimana tertuang dalam surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 175/pr.01.5-KPT/31/prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019 adalah merupakan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu," kata Puadi, di Jakarta (26/10).

Sidang tersebut juga memutuskan permohonan pelapor yakni Sahroni diterima sebagian dan ditolak sebagian. Salah satu permohonan yang diterima adalah memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar meminta pemilik videotron menghentikan penayangan videotron Jokowi-Ma'ruf.

"Memutuskan menerima tuntutan pelapor untuk sebagian, dan menolak selebihnya," ujarnya.

Sementara, permohonan pelapor yang ditolak terkait dengan permintaan maaf dari Jokowi-Ma'ruf kepada rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik videotron untuk menghentikan penayangan videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 serta mengingatkan pemilik videotron untuk tidak menayangkan kembali materi penayangkan kembali materi kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam surat putusan KPU 175/pr.01.5-KPT/31/prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi-Ma'ruf Amin dilaporkan oleh warga bernama Syahroni ke Bawaslu DKI karena tuduhan iklan di videotron disaat belum dimulainya kampanye. [ray]

Sanksi Bawaslu Terlalu Ringan ke Jokowi-Maruf
 
Ketua DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai sanksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada pasangan Jokowi-Maruf atas pemasangan videotron kampanye kurang berat.

"Ya, mestinya ada sanksi keras, misalnya denda yang besar, atau bahkan jadi pidana pemilu," kata dia saat dihubungi, Jumat (26/10/2018).

Meskipun begitu, Ferdindand mengapresiasi Bawaslu yang berani memberi sanksi pada Jokowi-Maruf atas pelanggaran yang mereka lakukan.

"Karena memang Jokowi-Maruf tidak bisa membantah karena buktinya kuat," ujar Ferdinand.

Hari ini, Bawaslu DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi-Maruf melanggar aturan kampanye pemilu 2019 karena memasang videotron kampanye sebelum waktu yang ditetapkan.


Keputusan itu dibacakan anggota Bawaslu DKI Puadi selaku Ketua Majelis Hukum dalam sidang kasus dugaan pelanggaran administrasi pemasangan iklan di videotron. Dalam putusannya, Bawaslu DKI menerima sebagian tuntutan Sahroni selaku pelapor.

"Menyatakan pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 [...] Berada pada tempat yang dilarang." kata Puadi di Kantor Bawaslu Asli Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Hal ini mengacu Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 175/pr.01.5-KPT/31/prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019.

Dan berdasarkan aturan tersebut pemasangan videotron pasangan Jokowi-Maruf dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilu terhadap tata cara dan mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu.

Iklan-iklan di videotron yang terbukti melanggar administrasi terletak di Jalan MH Thamrin, Taman Tugu Tani, Jalan Menteng Raya, Jalan Gunung Sahari Raya. Pelanggaran muncul karena lokasi-lokasi tersebut harusnya bersih dari pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk apapun.

Lokasi-lokasi yang dilarang untuk dipasangi APK tercantum pada SK KPU DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2018. Ada puluhan titik di ibu kota yang dilarang dipasangi APK bentuk apapun.

Bawaslu DKI lantas memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta menghentikan penayangan iklan di videotron yang melanggar. Permintaan penghentian bisa dilakukan Dinas PTSP dengan menghubungi pihak swasta pemilik videotron terkait.

MERDEKA/TIRTO
Bawaslu putuskan iklan videotron Jokowi-Ma'ruf melanggar aturan kampanye, Ferdinan: Sanksinya Kurang Berat Reviewed by admin on October 27, 2018 Rating: 5 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memutuskan pemasangan videotron bergambar Joko Widodo-Ma'ruf Amin di sejumlah lokasi melan...