-->

Arya wedakarna, Soal Persekusi UAS dulu bilang Tak Tahu, Bahkan yg Posting Adminnya, Sekarang Berdalih Menyerap Aspirasi Masyarakat







Anggota DPD asal Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III menampik keterlibatan dirinya dalam aksi penolakan Ustadz Abdul Somad (UAS) di Bali, akhir tahun lalu. Ia menuturkan bahwa postingan di akun pribadinya yang diduga menjadi provokasi penolakan hingga persekusi itu merupakan aspirasi masyarakat Bali.

Senator kelahiran 1980 itu menambahkan sebelum adanya aksi penolakan, unjuk rasa, dan persekusi, sejumlah kompenen Bali menyampaikan aspirasinya berupa keberatan terhadap kedatangan dai asal Riau itu kepada dirinya. Ia pun memosting tangkapan layar dari sejumlah orang yang menyampaikan aspirasi tersebut.

“Itu dari pihak-pihak lain, saya kan menerima aspirasi. Yang mengirimkan aspirasi melampirkan foto orang. Dan foto itu diambil jauh beberapa hari sebelumnya. Dan itu sudah viral. Makannya saya memberikan nasehat kepada masyarakat lalu saya lampirkan foto begini, mohon tenang, kita minta klarifikasi dulu, kemudian kita minta penjelasan dulu dari aparat bagaimana, begitu,” ungkapnya kepada Kiblat.net pada Selasa (02/01/2017) melalui sambungan suara.

Kendati demikian, Arya Wedakarna melihat bahwa postingan tersebut tak bermasalah. Meski turut melampirkan foto Ustadz Abdul Somad, Arya berdalih bahwa postingan tersebut tak ditujukan kepada orang dan kelompok agama tertentu.

“Namanya juga dapat aspirasi, sesuai dengan undang-undang, saya harus menindaklanjuti. Sama seperti presiden. Presiden menerima anspirasi dari Twitter, medsos, kan juga ditindaklanjuti oleh beliau. Apalagi saya sebagai anggota DPD. Dan yang pasti saya tidak menunjuk nama seseorang, nama tokoh atau apa begitu dan dalam foto-foto yang dilampirkan ada asal siapa yang menyampaikan anspirasinya,” sambungnya.

Sementara itu, mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, mendiang AM Fatwa mengatakan Arya Wedakarna sudah dua kali melakukan pelanggaran, salah satunya semasa dirinya masih menjabat sebagai Ketua BK DPD. Pelanggaran tersebut mengancam persatuan dan kesatuan nasional. “Yang bersangkutan (Arya Wedakarna) sekarang melakukan lagi pelanggaran pada tingkat yang membahayakan persatuan nasional,” kata AM Fatwa seperti dikutip dari Republika.

AM Fatwa mengatakan Arya Wedakarna dalam setiap pemaparannya selalu mengatakan nasionalisme Bali, padahal negara hanya mengenal nasionalisme Indonesia. Arya Wedakarna juga sempat dilarang oleh senator DPD asal Sumatra Utara untuk melakukan kunjungan kerja ke provinsi tersebut karena isu serupa. Ini yang membuat BK DPD sempat akan memberhentikannya sementara.

Arya Wedakarna, kata tokoh masyarakat asal Bone ini secara bertahap bisa kembali menjadi anggota dengan beberapa langkah dan tindakan, seperti membuat permohonan maaf terbuka melalui media massa, yaitu media nasional dan media lokal. Pada kasus sebelumnya tiga senator asal Bali pada sidang paripurna meminta untuk menunda sementara pemberhentian Arya.

“Ditunda tapi tidak dicabut. Keputusan ini efektif berlaku kembali. Dia bukan hanya tidak melaksanakan hukuman sebelumnya, tapi justru membuat ulah lagi dan dilaporkan kembali setelah saya tidak lagi menjadi ketua,” kata AM Fatwa. (kiblat.net)






Promo