-->

Makin Panas! Forum Pekerja Media Kecam PHK Sepihak TopSkor ke Jurnalisnya (Dilema UU dan Kecaman Umat Islam)








 Salah satu koordinator Forum Pekerja Media Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) Sasmito Madrim mengatakan bahwa pihaknya mengecam keras tindakan sewenang-wenang manajemen perusahaan media TopSkor yang memecat salah satu jurnalisnya karena persoalan perbedaan pandangan politik.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Zulfikar Akbar secara sepihak yang dilakukan manajemen TopSkor tidak serta merta patut dilakukan jika hanya persoalan perbedaan pandangan saja. Apalagi dalam regulasi ketenagakerjaan hal itu tifak dibenarkan.

“Kami menilai PHK yang hanya disampaikan melalui Twitter tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003,” kata Sasmito dalam keterangan persnya, Rabu (27/12/2017).

Ada dua pasal dalam Undang-undang tersebut yang dapat menguatkan posisi Zulfikar. Menurut Sasmito diantaranya adalah terkait dengan Pasal 151 yang mengatur putusan PHK harus melalui perundingan antara perusahaan dan karyawan, yang jika tidak menghasilkan persetujuan, harus melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Kemudian pada pula Pasal 152 yang mengatur tentang permohonan penetapan PHK ke PHI, permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dan harus sudah melalui proses perundingan.

Mengenai pemecatan PHK sepihak itu, Sasmito meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan harus terjun dalam upaya melindungi hak-hak para pekerja media yang karirnya didzolimi. Apalagi disampaikan Sasmito kasus sejenis juga bukan kali ini terjadi di industri media massa.

“Forum Pekerja Media juga menuntut Kementerian Tenaga Kerja turun ke lapangan melindungi para pekerja media yang dilanggar hak-hak pekerjanya karena aktivitas mereka di media sosial. Kami mendengar kasus serupa juga pernah terjadi di beberapa media lain, namun belum terungkap ke publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sasmito pun menyampaikan ada kewenangan perusahaan untuk melakukan PHK namun harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Dalam UU Ketenagakerjaan, Pasal 153 ayat 1 yang mengatur bahwa perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja salah satunya dengan alasan ‘Perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan’,” tuturnya.

Untuk itu, bersama Forum Pekerja Media yang terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Sindikasi dan LBH Pers, mendesak kepada manajemen TopSkor untuk melakukan PHK sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan fasilitas kepada Zulfikar untuk melakukan upaya pembelaan diri.

“Pihak manajemen TopSkor untuk menyelesaikan hubungan kerja secara baik-baik dan tidak melanggar hukum, serta mengakomodir Sdr. Zulfikar Akbar untuk melakukan pembelaan diri terhadap vonis bersalah yang dijatuhkan oleh sidang redaksi,” tuntutnya.

Kemudian atas persoalan perbedaan pandangan politik di sosial media hingga ancaman upaya persekusi dari kelompok atau ormas tertentu, Sasmito pun meminta agar aparat kepolisian pun bertindak melakukan perlindungan.

“Kepolisian untuk melindungi Sdr. Zulfikar Akbar dari tindakan persekusi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, mengingat viral provokasi persekusi,” lanjutnya

Terakhir, Sasmito juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan upaya persekusi karena merupakan tindakan yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum.

“Mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh atas provokasi persekusi kepada Sdr. Zulfikar Akbar, karena hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum,” tutupnya.

Kasus Zulfikar Akbar

Kasus ini bermula dari kicauan Zulfikar Akbar di akun Twitternya @zoelfick. Dalam akunnya itu, jurnalis olahraga di TopSkor itu menyinggung informasi pengusiran Ustad Abdul Somad (UAS) di Hong Kong beberapa hari lalu.

“Ada pemuka agama rusuh ditolak di Hong Kong, alih² berkaca justru menyalahkan negara orang.

Jika Anda bertamu dan pemilik rumah menolak, itu hak yang punya rumah. Tidak perlu teriak di mana² bahwa Anda ditolak.

Sepanjang Anda diyakini mmg baik, penolakan itu takkan terjadi,” kicau Zulfikar pada hari Minggu (24/12/2017).

Sontak kicauan Zulfikar tersebut menjadi viral hingga 1.535 kali diretweet dan disukasi oleh 1.370 netizen.

Banyak respon pro maupun kontra berdatangan, bahkan jamaah UAS dan masyarakat menilai jika Zulfikar melakukan penghinaan terhadap ustadz kondang tersebut dan berujung pada seruan persekusi terhadapnya.

Tidak hanya mendapatkan teror secara masif, Zulfikar juga terkenal “tendangan salto” dari tempatnya bekerja. Melalui media sosial TopSkor, perusahaan media massa yang fokus pada rubrik olahraga itu pun memecat Zulfikar.

“Terhitung mulai hari ini, Selasa (26/12), manajemen TopSkor telah memutuskan hubungan kerja dengan Zulfikar Akbar @zoelfick. Maka sjk saat ini segala aktivitas yg dilakukan oleh sdr Zulfikar bukan lagi jadi tgg jwb institusi TopSkor. Wassalam

TTD
– Pemred Top Skor @Yusufk09 –,” tulis @HarianTopskor, Selasa (26/12/2017).

redaksikota.com, 27/12/2017






Promo