728x90 AdSpace

Hak Imunitas Hambat Kasus Victor, Begini Tanggapan KONAS


Pada hari Selasa (21/11/17) lalu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak, memaparkan bahwa penyidikan kasus ujaran kebencian dan SARA yang menjerat Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat, tidak dapat dilanjutkan. Menurutnya, hal tersebut terbentur dengan UU MD3 tentang imunitas dewan.

Oleh karena itu ketua Komunitas Nahi Munkar Surakarta (KONAS) Dadyo Hasto, meminta kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Tito Karnavian untuk segera melakukan penahanan kepada Viktor Laiskodat. Karena menurutnya, penerapan hak imunitas itu tidak berlaku bagi anggota DPR yang melakukan tindak pidana dan korupsi.

“Penegakan hukum haruslah profesional dan tidak diskriminasi. Penerapan hak Imunitas anggota DPR RI tidak berlaku bagi perkara pidana dan korupsi,” ucap Dadyo Hasto, dalam rilis yang diterima Kiblat.net, Jum’at (24/11/17).

Selain itu, pihaknya juga meminta, agar instansi terkait tidak mengeluarkan pernyataan yang bermuatan kontoversi, berpolemik ataupun hal-hal lainnya yang bisa membingungkan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui pada 4 Agustus 2017 lalu, Viktor Laiskodat telah dilaporkan dengan tuduhan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik atau penghinaan dan kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Atas pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam acara deklarasi calon bupati di Tarus Kabupaten Kupang pada 1 Agustus 2017 lalu.

sumber: kiblat.net
Hak Imunitas Hambat Kasus Victor, Begini Tanggapan KONAS Reviewed by admin on November 24, 2017 Rating: 5 Pada hari Selasa (21/11/17) lalu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak, memaparkan bahwa penyidikan ka...